Mjnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat langkah percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya pada ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026).
Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin dan dihadiri Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan agar seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan tol ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Sebab, itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang-Bukittinggi sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Karena itu, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, insyaAllah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan proyek dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kehadiran jalan tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk terus mendukung penyelesaian proyek tersebut.
Kolaborasi percepatan pembangunan ruas Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi harus diwujudkan secara nyata di lapangan
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan secara nyata di lapangan, bukan sekadar komitmen administratif.
“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
