Pergeseran anggaran yang terkait TKD
Fraksi Partai Golkar Bintang Pembangunan juga ingatkan OPD atau Dinas tidak jadi korban ke depannya.
“Kepada dinas yang terkait untuk hati-hati kalau hal ini dipaksakan karena persoalan timbul di kemudian hari bukan saat ini, kita tidak mau ada korban aparatur kalau ini tetap berlanjut nantinya,” ingatnya.
Selain itu, Boy Sandi juga menyampaikan bahwa terkait pergeseran anggaran yang terkait dengan pengembalian TKD ke daerah.
“Kita semua memahami bahwa penggunaan TKD diberikan keluwesan kepada Walikota untuk menggunakan anggaran sesuai dengan jiwa dari pengembalian dana tersebut untuk kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Mobil listrik tidak termasuk mitigasi bencana, maka harus dilaksanakan secara tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan dan analisa risiko bencana daerah dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana. Kalau ini dipaksakan apabila terjadi persoalan di kemudian hari,” tutupnya.
Tidak hanya menyoroti persoalan pembangunan Pasar Ibuh dan pengadaan mobil listrik dari salah satu OPD, juru bicara Fraksi tersebut juga memberikan beberapa catatan lainnya, diantaranya, pembangunan Pasar Serikat (Blok Barat) yang sebelumnya mengalami kebakaran, agar segera dibangun kembali, sebab pasar tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor perdagangan rakyat serta mewujudkan pasar yang representatif.
Ia juga menegaskan bahwa fraksi Golkar Bintang Pembangunan meminta untuk Gaji Guru PPPK minimal sesuai dengan UMP Kota Payakumbuh.
“Lebih baik itu yang harus kita benahi terlebih dahulu, kekurangan tenaga pendidik saat ini sebanyak 102 orang, diperkirakan sampai bulan Desember kekurangan tenaga pendidik 150 orang, fraksi Golkar Bintang Pembangunan mendorong skema mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik agar tidak menganggu proses belajar mengajar.
(Yud)
