Mjnews.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemkab Solok menggelar Pembinaan Statistik Sektoral yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, Rabu (25/2/2026), di Ruang Rapat Gedung C, Arosuka.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I. menegaskan bahwa data statistik sektoral merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan daerah. Pembangunan yang efektif dan tepat sasaran, menurutnya, hanya dapat terwujud apabila didukung oleh data yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Setiap program dan kebijakan pemerintah harus berbasis data. Statistik sektoral yang dikelola dengan baik akan menjadi rujukan dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mendorong seluruh OPD untuk aktif berperan sebagai produsen data sektoral yang berkualitas. Ia berharap melalui pembinaan ini, pemahaman terhadap pentingnya standar dan tata kelola data semakin meningkat, sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan.
Kepala BPS paparkan gambaran umum Sensus Ekonomi 2026
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok, Bambang Suryanggono, SST., M.Ec.Dev, memaparkan kebijakan pembinaan statistik sektoral serta gambaran umum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menjelaskan bahwa sensus ini merupakan agenda nasional strategis untuk memotret secara menyeluruh struktur dan karakteristik perekonomian, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha besar.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi basis data penting dalam perumusan kebijakan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk untuk perencanaan pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan ini juga menegaskan komitmen bersama dalam menyelenggarakan statistik sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya standar data, interoperabilitas, serta koordinasi antarinstansi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Diharapkan, melalui sinergi yang kuat antara BPS dan pemerintah daerah, akan terbangun ekosistem data yang solid dan berkualitas sebagai pijakan utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan berdaya saing.
(Siska)
